Minimnya Literasi JETP Menghambat Transisi Energi di Indonesia

Proses transisi energi di Indonesia masih mendapat beragam tantangan. Salah satunya adalah pengetahuan masyarakat yang minim mengenai skema Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership/ JETP). JETP menargetkan Indonesia bisa bebas emisi karbon (Net Zero Emissions/ NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Minimnya pemahaman tersebut membuat ruang partisipasi publik menjadi terbatas.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) melaporkan dalam risetnya yang melibatkan 1.245 orang responden dari seluruh Indones, jika 76 persen dari mereka tidak mengetahui adanya JETP sebagai upaya bertransisi energi.

Menurut Direktur Eksekutif dan Ekonom CELIOS, Bhima Yudhistira, proyek transisi energi yang melalui JETP secara langsung maupun tidak langsung akan berimbas pada masyarakat. Sebaliknya, dari survei tersebut menunjukkan bahwa pemahaman soal JETP masih cenderung terpusat pada masyarakat di wilayah dan kelas ekonomi tertentu. 

“Padahal sebenarnya masyarakat yang terimbas dengan adanya penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) seperti di Kalimantan sebagai pemasok batu bara dan di daerah tempat beroperasi PLTU harus bisa terlibat aktif dalam merumuskan program JETP. Bahkan seharusnya, sebelum ada Rencana Investasi Komprehensif (Comprehensive Investment Plan/ CIP) diluncurkan, masyarakat yang terdampak sudah harus bisa memahami dan ikut terlibat dalam perumusan program JETP,” ujarnya dikutip Kumparan, Selasa (15/08/2023).

Sayang, Bhima mengaku hingga saat ini–masih dari surveinya–baru 53 persen perempuan yang memiliki kecenderungan untuk mendukung penutupan PLTU batu bara dan transisi ke Energi Baru Terbarukan (EBT) secara paralel. 

Baginya, pengenalan EBT maupun JETP sudah harus secara paralel diberikan kepada masyarakat karena hambatan transisi energi saat ini adalah minimnya pemahaman efek samping dan keuntungan yang akan mereka rasakan.